Registrasi

 
Nama Lengkap
Email
Password
Ketik ulang Password
Jenis Kelamin
Pria Wanita

Member

 
Email
Password
PADANGTODAY.com akan menggunakan informasi yang Anda berikan sesuai dengan "Privacy Policy" kami. Dengan mengklik Sign Up, berarti Anda setuju dengan ketentuan "Terms of Use" dan "Privacy Policy" ini, dan menyadari sepenuhnya bahwa pengumpulan, penyimpanan dan penggunaannya tunduk pada ketentuan dan perundangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

BPJS : Sistem Baru, Kendala Baru

03 January 2014 21:00 | • Wartawan : Redaksi padangtoday • Editor : • Dibaca : 566 kali
BPJS : Sistem Baru, Kendala Baru
Sejak 1 Januari 2013, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mulai beroperasi di berbagai provinsi di Indonesia, salah satunya Sumatera Barat. Namun dalam pelaksanaannya, Rumah Sakit Umum Daerah M.Jamil mengalami beberapa kendala terkhusus pada kasus rawat inap bagi peserta Jamkesda dan Jamkesmas (3/1).

Saru Rusfa, Koordinator BPJS Center di RSUD M.Jamil memberikan penjelasan ketika ditemui padangtoday.com, "Para pengguna Jamkesda dan Jamkesmas awalnya menggunakan sistem fee for service. Setelah diberlakukan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), mereka harus memutus sistem jaminan yang lama dan menggunakan sistem jaminan yang baru. Jadi, prosedur pembayarannya menggunakan 2 sistem yang berbeda. Berbeda dengan para pengguna askes dapat menggunakannya jaminan askes sampai selesai perawatan".

Ia menerangkan, Awalnya beberapa pasien pengguna jamkesda dan jamkesmas komplen mengenai jaminan obat antibiotik, namun telah diselesaikan dengan baik oleh pihak rumah sakit. Pasien yang belum mengetahui tentang sistem yang baru ini akan diberi arahan sehingga tidak bingung.

Secara tidak langsung 2,3 juta penduduk miskin dan hampir miskin sudah tergabung di BPJS. Mereka yang tergabung 73 pesen terdiri dari peserta ASKES, jaminan kesehatan mandiri, jamkesda, jamkesmas, dan yang lainnya. Sampai saat ini, Badan Pusat Statistik dan Dinas Kesehatan Sumbar mencatat ada premi BPJS 847.873 jiwa yang terdaftar mendapat iuran premi BPJS.

Selain itu, BPJS yang didasari oleh Undang Undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang Undang nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS serta didukung dengan 12 peraturan pemerintah dan 5 peraturan presiden ternyata belum mengakomodir beberapa kasus.

"Persoalan yang cukup rumit dan kursial lainnya seperti penjaminan untuk kasus pasien yang terkena HIV/Aids, lapas, dinas sosial dan jampersal belum mendapatkan jaminan dari negara. Hal itu disebabkan karena belum ada Peraturan Presiden yang mengakomodir untuk menjamin mereka. Oleh karenanya, RSUD M.Jamil hanya bisa menjamin masyarakat yang memiliki kartu jaminan askes, ipolri, asabri, jamsostek, talasimia, jamkesma dan jamkesda," ujarnya.

"Semoga program BPJS ini dapat berjalan lancar dan kami akan berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Adapun perubahan dan kendala tidak pada alurnya namun pada sistem penjaminannya," tutupnya.(*)
KOMENTAR PEMBACA
Nama
Email
Komentar
 
  (masukkan kode di atas)