Registrasi

 
Nama Lengkap
Email
Password
Ketik ulang Password
Jenis Kelamin
Pria Wanita

Member

 
Email
Password
PADANGTODAY.com akan menggunakan informasi yang Anda berikan sesuai dengan "Privacy Policy" kami. Dengan mengklik Sign Up, berarti Anda setuju dengan ketentuan "Terms of Use" dan "Privacy Policy" ini, dan menyadari sepenuhnya bahwa pengumpulan, penyimpanan dan penggunaannya tunduk pada ketentuan dan perundangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

Pengamat : Aturan Baru Kampanye Jangan Sampai Berpolemik

13 August 2013 20:00 | • Wartawan : Robbie Cahyadi - Kontribu • Editor : • Dibaca : 302 kali
Aturan kampanye pemilu 2014 yang kini sedang digodok KPU RI diharapkan bisa menghindari multitafsir banyak pihak, terlebih menyangkut penempatan antribut kampanye para caleg dan partai.
 
Pengamat politik UNP Ekavidia Putra menilai aturan kampanye yang akan ditetapkan nanti oleh KPU RI harus didorong dengan upaya sosialisasi yang kuat, sehingga aturan itu benar-benar bisa diterapkan. "Tanpa upaya itu, aturan tersebut tak bakalan mujarab diikuti kontestan pemilu," ujar Ekavidia terkait rencana KPU RI membuat aturan baru soal kampanye, Selasa (13/8).
 
Dirinya menilai, aturan soal kampanye pemilu sejatinya sudah dibuat KPU sebelumnya, namun dalam aplikasinya masih terasa lemah, baik dari segi sosialisasi maupun penegakkan atau penindakannya. "Akibat adanya kelemahan itu, pemasangan atribut parpol dan caleg tidak beraturan dan melabrak estetika tata kota," ujarnya lagi.
 
Makanya, bila nantinya aturan kampanye yang sedang digodok KPU itu ditetapkan, dia meminta agar jajaran KPU hingga ke daerah lebih giat lagi mensosialisasikannya. Sementara bagi Bawaslu dan Panwas, diminta untuk lebih serius lagi dalam melakukan penindakan terhadap tata cara kampanye yang dilakukan caleg maupun parpol, baik menyangkut atribut maupun kampanye di lapangan. 
 
Selain KPU dan Bawaslu, Eka juga minta proaktif caleg dan parpol untuk mentaati aturan kampanye, baik yang sudah ada maupun yang akan ditetapkan KPU RI nantinya. Dia menilai, tertib aturan kampanye, juga tidak bisa dilepaskan keikutsertaan para kontestan pemilu. Pasalnya, kontestan itu juga menjadi pelaku dari pesta demokrasi yang akan digelar April 2014 mendatang.
 
Sebelumnya, komisioner KPU RI, Ferry Kurnia Rizkiyansyah menerangkan bahwa pembahasan aturan kampanye dengan Komisi II DPR hanya tinggal pada beberapa item yang perlu direvisi. Di antaranya, pembatasan alat peraga kampanye, pencabutan sanksi terhadap pers dan penegasan pelarangan pelibatan anak dalam kegiatan kampanye.
 
"PKPU nomor 1 itu masih tetap berlaku sebagai payung hukum yang sah karena belum pernah dicabut. Hanya saja ada beberapa revisi yang akan kita lakukan seiring dengan dinamika yang berkembang untuk memperkuat aturan tersebut," tegas Ferry.
 
Mengenai pemasangan alat peraga, sesuai pasal 17 PKPU nomor 1 tahun 2013 ditegaskan bahwa alat peraga kampanye tidak ditempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol, dan jalan bebas hambatan.
 
Ferry menambahkan, alat peraga inilah yang salah satunya dibahas sekarang. Pasalnya, dalam pembahasan terdahulu hal tersebut tidak muncul dalam PKPU. Ferry menegaskan semua aturan kampanye sudah tertuang dalam PKPU No 1 tahun 2013 tersebut mulai dari pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, iklan media masa cetak dan elektronik, rapat umum dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan.(*)
KOMENTAR PEMBACA
Nama
Email
Komentar
 
  (masukkan kode di atas)