Registrasi

 
Nama Lengkap
Email
Password
Ketik ulang Password
Jenis Kelamin
Pria Wanita

Member

 
Email
Password
PADANGTODAY.com akan menggunakan informasi yang Anda berikan sesuai dengan "Privacy Policy" kami. Dengan mengklik Sign Up, berarti Anda setuju dengan ketentuan "Terms of Use" dan "Privacy Policy" ini, dan menyadari sepenuhnya bahwa pengumpulan, penyimpanan dan penggunaannya tunduk pada ketentuan dan perundangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

Ombudsman Buktikan PSB Kota Padang Tidak Beres

Tanggal : 16 July 2013 • Jam : 22:02 | Wartawan : Abdi Fathul | Editor :
Ombudsman sebagai suatu badan yang berfungsi untuk mengawasi terjadinya penyelewengan kekuasaan dari pemerintah, menemukan ketidak benaran dalam penerimaan mahasiswa baru (PSB) di Kota Padang. Dimana pendaftaran yang dilakukan melalui internet  (PSB on-line) itu, telah banyak yang tidak sesuai dengan peraturan. Hal itu dapat diketahui dari dua 21 kasus yang diterima pihak ombudsman dari masyarakat, yang kesemuanya itu melaporkan keburukan dari proses PSB.

“Kami dari pihak Ombudsman sampai saat ini telah mengumpulkan sebanyak dua puluh satu kasus yang berhubungan dengan PSB di Kota Padang. Dimana para masyarakat yang melapor merasa bahwa PSB Kota Padang pada tahun ini hanya memberatkan masyarakat, dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku,” kata kepala Ombudsman Sumatera Barat Yunafri, saat diwawancarai di kantornya, Selasa (16/7).

Ia juga menjelaskan, dari dua puluh laporan yang diterima oleh Ombudsman, dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian besar permasalahan.  Dimana permasalah pertama yang muncul adalah protes atas pungutan yang dilakukan oleh beberapa sekolah, yang tidak sesuai dengan permendiknas. Parahnya, dari laporan yang masukitu, terdapat sekolah yang mengambil pungutan sampai dengan jumlah Rp.5 juta.

“Belum lagi laporan dari orang tua yang datang mengeluhkan keberatannya karena untuk naik jenjang kelas, anak tersebut juga dikenai biaya sebesar Rp.3 Juta,” jelas Yunafri.

Yang kedua, lanjut Yunafri, adalah permasalahan pembukaan dan penutupan penerimaan yang tidak sesuai dengan jadwal. Sehingga atas kejadian itu para orang tua mengaku telah mendapatkan perlakuan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan seharusnya para siswa tersebut mendapatkan perlakuan yang sama.

Ia juga menceritakan, dalam pelaksanaan PSB on-line yang diberlakukan  pada tahun ini, telah menghilangkan kesempatan bagi para rakyat miskin yang ingin bersekolah.  Hal itu dikarenakan tidak adanya lagi perbedaan yang dapat terlihat antara masyarakat yang mampu, dengan yang kurang mampu.

“Ada juga yang mengeluh atas telah terjadinya tindakan KKN dalam penerimaan pada tahun ini. Dimana orang tua calon siswa baru, melakukan tudingan itu karena terjadi hal yang aneh. Yaitu anaknya yang memiliki nilai rata-rata 7,48 tidak dapat diterima, namun anak dengan nilai rata-rata 6,77 berhasil diterima dengan sekolah yang sama,” tambah Yunafri.

Lebih lanjut ia menjelaskan, untuk saat ini Ombudsman tengah melakukan proses penanganan. Sedangkan upaya yang telah dilakukan pihak Ombudsman adalah, telah melakukan panggilan pertama bagi Kadisdik Kota Padang, Indang Dewata. “Ombudsman kembali akan memanggil Kadisdik Kota Padang untuk kembali datang untuk melanjutkan penyelidikan. Diperlukan pekerjaan secara bersama-sama agar kasus ini terselaikan,” jelasnya mengakhiri.(*)





KOMENTAR PEMBACA
Nama
Email
Komentar
 
  (masukkan kode di atas)
 

Terbaru

Terpopuler

Terkomentari